Politik Hukum di Indonesia, Prof.Dr. Moh. Mahfud MD

Judul/Title: Politik Hukum di Indonesia
Penulis/Author: Prof.Dr. Moh. Mahfud MD
Penerbit/Publisher: Rajawali Press
Sampul/Cover: Paperback
Bahasa/Language: Indonesia
Kategori/Category: Dijual/For Sale
Harga/Price: Rp. 50.000
Status: Ada/Available

***

Buku ini tergolong langka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih didominasi oleh metode normatif-deduktif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya, yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum secara lebih lengkap.
Prof.Dr. Satjipto Rahardjo

Selain memaparkan hubungan kuasa antara konfigurasi politik dan produk hukum dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum pemerintahan (di daerah), dan hukum agraria, buku ini juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan dengan ilmu politik. Oleh karena itu, isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata.
Prof. Dr.H.R.Sri Soemantri M


Moh. Mahfud MD adalah guru besar Hukum Tata Negara (dengan fokus perhatian pada bidang Politik Hukum) yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Perjalanan kariernya dimulai dari pekerjaan sebagai dosen (Pegawai Negeri Sipil) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Puncak jabatan fungsional-akademik sebagai guru besar (profesor) diraihnya pada tahun 1999, hanya dalam waktu 12 tahun setelah bekerja sebagai dosen dan Pegawai Negeri Sipil.

Dilahirkan di Madura pada tanggal 13 Mei 1957 Moh.Mahfud MD telah menulis belasan buku dan ratusan makalah serta artikel dalam bidang hukum ketatanegaraan dan sampai sekarang terus aktif mengajar pada program pascasarjana (S2 dan S3) di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Moh. Mahfud MD pernah menjadi Menteri Pertahanan serta Menteri Kehakiman dan HAM pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) untuk kemudian menjadi anggota DPR-RI (2004-2008).

Dengan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD tercatat sebagai tokoh yang pernah menduduki jabatan di tiga poros kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sebagaimana diajarkan oleh Montesquieu dalam Teori Trias Politika. Sampai dengan tahun 2009, tampaknya belum pernah ada tokoh Indonesia lainnya yang pernah menduduki semua poros kekuasaan tersebut sekaligus yakni menteri (eksekutif), anggota DPR (legislatif), dan hakim konstitusi (yudikatif).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar